Lansia di Desa Batu Bawi meninggal, GLF Ultimatum Pemda Lombok Timur
Lombok Timur, Sabtu 14 Maret 2026. Satu lansia dari tiga lansia yang berdomisili di dusun batu bawi timur meninggal. Ia salah satu potret abainya pemerintah daerah lombok timur mengurusi warganya yang lemah dan tidak berdaya.
Selama hidupnya Minah tak sekalipun pernah tersentuh program bantuan sosial dari pemerintah. Ia ditemukan dalam keadaan lemah dan sudah tidak berdaya oleh komunitas pemerhati sosial dan kesehatan, Gawah Lauk Lombok Foundation.
Bertempat di kediamannya dusun tumpuk, batu bawi timur, minah dikunjungi aktivis sosial GLF dan komunitas pelayan masyarakat jerowaru untuk di perjuangkan agar segera mendapat perhatian dan bantuan dari pemerintah. Namun sebelum bantuan itu sampai, minah lebih dulu dipanggil kehadirat Allah, SWT.
Peristiwa memilukan itu memantik keprihatinan sekaligus kemarahan ketua Gawah Lauq Lombok Foundation. Ia merasa pilu dan marah kepada pemerintah daerah yang tidak peka dengan kondisi masyarakatnya. "Pemerintah daerah tidak peka. Tidak sensitif. Juga abai kepada masyarakat miskin yang ada di lombok timur, mereka gagal menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab." Ucapnya geram.
Ayunan juga menegaskan pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas peristiwa pilu ini. Peristiwa almarhumah Minah tidak boleh terjadi di tempat lain. Itu harus menjadi peringatan keras bagi seluruh OPD terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan admnistrasi kependudukan masyarakat terutama masyarakat rentan.
Lansia Minah adalah satu gambaran lambannya pemerintah daerah mengambil tindakan jaring pengaman sosial sebagai pencegahan terhadap kemiskinan ekstrem yang di alami Minah. Kehilangan satu minah harus menjadi pelajaran dan peringatan keras perangkat pemerintahan agar lebih aware terhadap kondisi sosial kesehatan masyarakat.
Selain itu, ketua asosiasi lembaga peduli sosial NTB itu juga mengultimatum pemda lotim untuk memperhatikan masyarakat lansia yang ada di seluruh kabupaten lombok timur yang belum tersentuh program bantuan sosial yang ada. "Pemerintah daerah tidak boleh pasif dan menggunakan satu sumber data guna memverifikasi penduduk lansia yang ada di lombok timur." Tegasnya menambahkan.
Semua perangkat daerah yang beririsan langsung dengan data penduduk juga kesejahteraan agar lebih sering turun ke tengah masyarakat guna mendapat validasi data sehingga bantuan-bantuan sosial pemerintah tepat sasaran.
Terakhir ayunan yang juga seorang sarjana hukum mengecam dan menegaskan tidak boleh lagi terjadi peristiwa serupa kepada masyarakat lansia, miskin, lemah dan tidak berdaya. Jika itu masih terjadi ia memastikan akan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan "perlawanan" secara konstitusional menggugat kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah ke jalur peradilan. Tutupnya.(HS)