Dinilai Mirip ‘Debt Collector’, Pemuda Selatan Desak Bupati Lotim Copot Direktur RSUD Patuh Karya
Jerowaru, Minggu 07/06/2026,SkalaNTB Media.Com – Gelombang ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah elemen pemuda yang mewakili masyarakat di Kecamatan Jerowaru dan Kecamatan Keruak secara terbuka mendesak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur untuk segera mengambil tindakan tegas berupa pencopotan dan penggantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Patuh Karya Keruak.
Desakan keras ini dipicu oleh kebijakan manajemen rumah sakit yang dinilai telah melenceng jauh dari fungsi dan hakikat utamanya sebagai institusi pelayanan publik. RSUD Patuh Karya dituding telah bertindak layaknya penagih utang (debt collector) dengan mengirimkan surat-surat tagihan biaya perawatan kepada warga atau pasien yang telah selesai dirawat.
Tokoh pemuda wilayah selatan, Muhrim, menyatakan bahwa jika dilakukan survei objektif di tengah-tengah masyarakat Jerowaru dan Keruak saat ini, mayoritas warga dipastikan akan meminta hal yang sama, yakni reformasi total pada jajaran manajemen rumah sakit.
"Rumah Sakit Patuh Karya itu adalah tempat pelayanan rakyat, bukan sebagai debt collector untuk mengirimkan surat tagihan pada rakyat yang telah dilayani perawatannya. Ini sangat mencederai rasa kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat kecil," ujar Muhrim kepada awak media, Minggu (7/6).
Muhrim menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkannya bukan sekadar asumsi atau isu belaka. Ia mengaku memegang dan mengantongi bukti otentik yang siap dipertanggungjawabkan secara hukum terkait praktik penagihan tersebut.
"Surat tagihan dari RSUD Keruak itu masih saya simpan rapi di rumah sebagai bukti nyata. Di sana jelas-jelas tertera tanda tangan langsung dari Direktur RSUD dan dibubuhi stempel basah resmi lembaga. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah," tegasnya.
Ketidakpuasan ini ternyata berbuntut panjang dan mulai memicu konsolidasi gerakan di tingkat akar rumput. Merespons kondisi tersebut, Ketua Umum Yayasan Gawah Lauk Lombok (GLL),Ayunan,SH,.Menyatakan sikap tegasnya untuk mengawal penuh tuntutan warga selatan ini. Pihak GLL menegaskan tidak akan tinggal diam melihat pola pelayanan kesehatan yang dinilai menindas masyarakat kecil. Demi memastikan aspirasi ini didengar oleh pengambil kebijakan, Ketua Umum Yayasan GLL ,Ayunan,SH,.Berencana untuk menginisiasi sebuah gerakan moral dalam skala besar. "Kami dari Yayasan Gawah Lauk Lombok siap melakukan gerakan besar dengan menggerakkan massa secara masif. Ini adalah bentuk solidaritas dan pembelaan kami terhadap hak-hak rakyat. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Direktur RSUD Patuh Karya segera dicopot dari jabatannya," "Copot Direktur RSUD Patuh Karya" "Copot Direktur RSUD Patuh Karya" "Copot Direktur RSUD Patuh Karya" ancam Ketua Umum Yayasan GLL secara tertulis.
Lebih lanjut, Muhrim kembali melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur. Jika desakan warga selatan dan gerakan moral masyarakat ini tetap diabaikan atau dinilai sulit untuk direalisasikan, pihaknya siap membawa persoalan pelayanan kesehatan ini ke tingkat nasional. Ia mengancam akan meneruskan bukti-bukti surat tagihan yang berstempel basah tersebut langsung ke meja pimpinan tertinggi negara agar sistem pelayanan kesehatan di daerah mendapatkan pengawasan khusus.
"Jika pihak Pemda masih sulit untuk mengambil tindakan, saya akan mengirimkan surat tagihan tersebut langsung ke PRESIDEN dan ke Menteri Kesehatan di Jakarta. Biar Pemerintah Pusat yang turun tangan mengevaluasi total sistem pelayanan kesehatan di Lombok Timur ini," cetus Muhrim secara gamblang.
Kendati demikian, pihak pemuda dan elemen masyarakat masih memberikan kesempatan bagi Bupati dan jajaran pemerintahan daerah untuk menyelesaikan polemik ini secara internal dengan cepat, tepat, dan bijaksana. "Kecuali Direktur RSUD tersebut dicopot dari jabatannya, kami tidak akan mengirimkan surat-surat bukti itu ke pusat. Semua keputusan kini berada di tangan Bupati untuk memilih berpihak pada rakyat atau mempertahankan manajemen yang buruk," pungkasnya.
Sampai berita ini ditayangkan, pihak manajemen RSUD Patuh Karya Keruak maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur belum memberikan keterangan resmi atau klarifikasi terkait polemik beredarnya surat tagihan pelayanan kesehatan tersebut.
Redaksi : SkalaNTB Media.Com