Diduga Banyak Manfaatkan Produk Luar, pelaku UMKM lokal tegas minta diskop terapkan Perda Perlindungan UMKM No 2 Th.2019

Lombok Timur - NTB | Sesuai amanat Presiden RI , Program makanan Bergizi Gratis (MBG) harus didukung oleh seluruh unsur dan jajaran pemerintahan di daerah termasuk FORKOPIMDA yang ada.

Dapur MBG yang ada diminta memanfaatkan produk lokal sebagai bahan menu yang disajikan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) perlindungan UMKM no 2 Th.2019 Lombok Timur, harusnya seluruh Dapur MBG benar benar meberdayakan dan memanfaatkan produk lokal,".

Pemberdayaan UMKM Lokal harusnya menjadi prioritas penyerapan kebutuhan dasar menu dapur MBG. Dengan penyerapan produksi UMKM, agenda pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan presiden prabowo melalui pembangunan makan bergizi gratis menjadi nyata.

Dengan demikian dugaan banyak dapur MBG di Lombok Timur tidak menggunakan produk Lokal pada menu sajian kering mencuat dan menjadi persoalan bagi para pelaku usaha lokal, ini tidak bisa dibiarkan, kata salah satu kelompok UMKM Lombok Timur.

Terkait adanya dugaan Dapur tidak menggunakan produk Lokal, para pelaku UMKM Lotim meminta dengan tegas kepada Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur untuk segera melakukan sidak ke seluruh dapur, jangan nanti hanya karena dapur milik pejabat, milik DPR lalu DISKOP duduk dan berdiam saja, DPR juga harusnya mengawasi serta melakukan kontrol terhadap pemanfaatan produk Lokal sesuai amanat PERDA Perlindungan UMKM yang di buat sendiri,".

Terkait pemanfaatan produk lokal sudah menjadi arahan presiden, jika ada dijumpai Dapur MBG yang tidak memanfaatkan Produk Lokal (UMKM) kami minta ditutup saja dan bubarkan saja dapurnya, jangan hanya berhitung untung lalu mengabaikan masyarakat tempatan atau produk Lokal terabaikan," ungkap salah seorang pelaku UMKM yang tidak ingin disebutkan namanya.

Katanya Program MBG ini demi menunjang berbagai manfaat terhadap lingkup masyarakat setempat tapi pengawasan, pengawalan program masih memunculkan ketimpangan-ketimpangan bagi para pelaku usaha lokal kita."

Tak hanya itu ditemukan juga ada beberapa dapur seakan menganggap bahwa dapur MBG seperti Usaha/milik Pribadi dan semau-mau, serta bebas menunjuk keluarga keluarga sendiri untuk menjadi bagian dari usaha usaha Pada managemen Dapur,"

Diskop harus segera turun lakukan sidak, dan stop dapur MBG yang mengabaikan produk Lokal Daerah, Ketimpangan pada system seperti ini haruslah Menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah , demi membantu memfasilitasi usaha usaha lokalan atau tempatan".